LPMP Gelar Monev Pelaksanaan K13 dan Penyaluran KIP

Belum lama ini LPMP Kalteng mengadakan monev (monitoring dan evaluasi) pelaksanaan kurikulum 2015 di berbagai sekolah se Kalimantan Tengah.

Tujuan monev diharapkan dapat diperoleh gambaran informasi tentang sejauh mana implementasi kurikulum 2013 yang telah diterapkan disekolah oleh para guru.

Monev dilakukan oleh Widyaiswara dan staf LPMP Kalteng disemua kab/kota se-Kalteng.

Selain monev tersebut, juga dilakukan monitoring penyaluran Kartu Indonesia Pintar di sekolah dan keluaran/kecamatan. Diharapkan dari monev kartu Indonesia pintar dapat diketahui informasi tentang jumlah kartu KIP yang diterima dikelurahan, perusahaan pengirim, kapan KIP diterima, berapa jumlah yang disalurkan dan belum disalurkan termasuk apa saja kendala yang menyebabkan KIP belum disalurkan.

Dari berbagai informasi yang diperoleh, penyaluran KIP masih terkendala banyak masalah antara lain seperti kurangnya koordinasi dan sosialiasi di daerah, termasuk data-data penerima KIP yang kurang valid dan kebanyakan salah sasaran karena yang menerima adalah anak PNS dan orang kaya.

Hal ini seperti yang diungkapkan salah seorang staf dinas pendidikan Lamandau, Rita menjelaskan minimnya koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga penerimaan/penyaluran masih minim. Dan pihak yang bertanggungjawab KIP bukan dinas pendidikan/kelurahan melainkan Dinsos, perusahaan pemenang tender kartu KIP dan tim penanggulangan kemiskinan.

“Tahu-tahu ada orang yang tidak dikenal mengantar kartu KIP tanpa ada penjelasan lebih dahulu, ” tukas RIta. Lebih lanjut diungkapkannya ada beberapa masyarakat yang menerima KIP dan mendatanginya untuk pencairan. padahal pihaknya selama ini tidak tahu menahu/tidak dilibatkan dalam tanggungjawab penyaluran KIP.

Hal senanda diungkapkan oleh Mardali Lurah Bulik kabupaten Lamandau menegaskan di wilayahnya tidak ada mendapatkan kartu KIP bahkan informasi/koordinasi dari pihak yang berkaitanpun tidak ada.